POLEMIK SERTIFIKASI PRA-NIKAH BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang) - Misbachul Fitri, Abd. Basit (SAMAWAT: Journal Of Hadith and Qur'anic Studies, 2020)
Sertifikasi pra-nikah bagi pasangan calon pengantin menjadi polemik bagi masyarakat Indonesia yang mendaftarkan keinginannya untuk menikah dan dicatat di KUA kecamatan setempat. Setifikasi pra-nikah berupa pelatihan yang harus diikuti oleh pasangan calon pengantin. Setelah melalui proses pelatihan selama 3 bulan yang di dalamnya mereka mendapatkan materi bagaimana cara mempertahankan rumah tangga, mencapai keluarga sakinah, sabar dan tabah dalam menghadapi ujian, masalah keluarga ini dilakukan selama beberapa hari dan dinyatakan lulus, maka mereka diberikan sertifikat sebagai modal untuk melengkapi administrasi pencatatan Nikah di KUA. Sebelumnya, rencana penerapan program sertifikasi pranikah dikemukakan Menko PMK, Muhadjir Effendy, dengan mengatakan bahwa program itu bersifat wajib dan menjadi syarat menikah. Gagasan tersebut mengesankan bahwa apabila calon mempelai gagal memenuhi prasyarat itu, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Aturan ini muncul dan mulai diterapkan pada tahun 2020, diawali di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.